Tangerang Selatan – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti insiden jamuan durian Musang King untuk auditor usai probity audit proyek Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). ICW menilai tindakan itu menyalahi prinsip integritas, kepatuhan, dan etika audit.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, menegaskan auditor harus menolak segala bentuk pemberian dari pihak yang mereka periksa. “Egi menegaskan auditor harus menolak pemberian apa pun dari pihak yang mereka periksa atau yang memiliki hubungan dengan mereka,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga : Wakil Wali Kota Tangsel Menyamar Jadi Rakyat Biasa
1. Pemberian berpotensi pengaruhi hasil audit
Egi menilai jamuan durian bernilai jutaan rupiah berpotensi memengaruhi objektivitas audit. Meski tidak otomatis tergolong gratifikasi, ia menyebut penerimaan barang itu tetap melanggar etika publik. “Jika auditor menerima barang, maka mereka tidak berpegang teguh pada etika publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, gratifikasi terjadi jika pemberian terkait jabatan dan kewenangan seorang pejabat negara. Egi menjelaskan, auditor harus menolak pemberian apa pun dari pihak yang mereka periksa.
2. Auditor wajib lapor KPK
Egi menegaskan auditor BPKP yang menerima jamuan seharusnya segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau tidak yakin, berapapun nilainya, auditor yang telanjur menerima pemberian harus melapor kepada KPK,” tambahnya.
Baca Juga : Semua Pihak Didorong Wujudkan Kabupaten Tangerang Ramah ASI
ICW juga mengingatkan adanya ketentuan batasan nilai gratifikasi. Hadiah atau jamuan masih dianggap wajar jika bernilai di bawah Rp1 juta. Namun, jika nilainya lebih besar, penerima wajib melapor kepada KPK.
“Misalnya, hadiah dalam sebuah pesta bagi pegawai negeri tidak boleh melebihi Rp1 juta. Lebih dari itu, dia harus melapor kepada KPK,” kata Egi.
ICW mendesak BPKP dan Pemkot Tangsel menegakkan etika audit. Egi menilai kasus jamuan durian Musang King bisa mencoreng kredibilitas audit publik jika aparat tidak menindaklanjutinya secara tegas.
